PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA(PANTES)

Administrator 26 Agustus 2019 12:54:47 WIB

Pelayanan Administrasi Terpadu Desa (PANTES)

Sistem Pelayanan Administrasi dengan nama “PANTES” atau Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dimana semua pelayanan administrasi desa akan dilakukan secara terpadu pada satu ruangan (satu pintu) pada “PANTES” INI, Pelayanan Administrasi Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa.berdasarkan hak atas asal usul desa dan kewenangan skala desa lainya.jenis pelayanan administrasi ini sudah pasti yang tidak memerlukan proses kajian teknis mendalam seperti Registrasi Surat Keterangan Tanah, Surat Penyerahan Atas Tanah dengan cara Ganti Rugi, Surat Keterangan Ahli Waris, Registrasi Agunan ke Bank, Surat Pengantar, Rekomendasi HO, SIUP, TDP, Surat Pengantar rekomendasi UKL/UPL/AMDAL, surat pengantar bersih lingkungan, surat pengantarpembuatan KK/KTP, pengantar surat keterangan Pindah, surat keterangan silang sengketa tanah, surat keterangan kematian, dan surat keteranganmiskin.

Artinnya masyarakat yang memerlukan pelayanan administrasi desa tidak khwatir serta bingung dan memiliki kepastian kapan pelayanan administrasi yang dibutuhkan selesai, karena dengan SOP PANTES yang ada dimana segala urusan telah ada standart waktunya

Dalam jangka panjang pruduk pelayanan nantinya juga akan berkembang dimana segala produk layanan diantar ke customer langsung (delivery Service). Hal ini dilakukan dengan cara masyarakat menghubungipetugas Custumer Service atau operator via telpon dan sms dengan system  Call Center dan SMS Center, dengan mekanisme pelayanan diproses terlebih dahulu dan diserahkan hasilnya, setelah masyarakat melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan, untuk legal formalnya produk layanan akan mengunakan Barcode dan E s Zignature sehingga tetap terjaminpelayanan satu jam selesai atau one hour service

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menerbitkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu. Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan masyarakat. Pada era otonomi desa dengan spirit desa membangun, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah desa. Oleh karenanya berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan desa secara terukur dan memadai, perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai standar atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

 

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan pemerintahan desa sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan penerapan SOP dimaksudkan untuk menciptakan komitment pemerintah desa dalam mewujudkan good governance atau good village. SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Indikator-indikator tersebut diatas dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja.

 

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, diterbitkan SOP di lingkungan Pemerintahan Desa Dolok Merawan yang mengatur tentang tata kerja aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

 

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DESA DOLOK MERAWAN KECAMATAN DOLOK MERAWAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

 

1. Registrasi Surat Keterangan Tanah (SKT). Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan cara Ganti Rugi (SPPAT – GR).

Persyaratan:

  1. Mengisi Surat Permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Desa;
  2. Mengisi Balnko/ Formulir yang telah disediakan;
  3. Melampirkan alas Hak Tanah yang diusahai/ dikuasai;
  4. Foto copy KTP 2 lembar;
  5. Tanda lunas PBB.

 

Jangka Waktu penyelesaian Pelayanan ini adalah 7 hari (maksimal). Penanggungjawab dan perangkat yang terlibat dalam pelayanan ini adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

  1. 2.  Surat Keterangan Ahli Waris.

Persyaratan:

  1. Mengisi Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa;
  2. Surat Pernyataan/ Pengakuan Seluruh Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa;
  3. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
  4. Foto Copy KTP Ahli Waris;
  5. Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris;
  6. Masing-masing Rangkap 2 (dua).

 

Jangka waktu penyelesaian pelayanan ini adalah 2 (dua) hari. Yang terlibat dan penanggungjawab pelayanan ini adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

 

  1. 3.  Registrasi Agunan ke Bank.

Persayaratan

  1. Alas Hak/ Surat Tanah Asli dan Foto Copy;
  2. Foto Copy KTP yang bersangkutan;
  3. Surat Keterangan tidak saling sengketa yang diketahui Kepala Desa;
  4. Tanda Lunas PBB;
  5. Masing-masing rangkap 2 (Dua)

Pelayanan dilaksanakan dalam 2 (dua) hari dan perangkat Desa yang terlibat adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

  1. 4.  Surat Pengantar Rekomendasi HO, SIUP, TDP.

    Persyaratan:

  1. Surat Keterangan Tanah;
  2. Surat Silang Sengketa;
  3. Foto copy KTP yang bersangkutan;
  4. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
  5. Surat Keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi;
  6. Pas photo warna 3x4 cm sebanyak 3 lembar
  7. Surat pernyataan pemohon bermaterai Rp. 6000 tentang tidak keberatan izin dicabut apabila langgar ketentuan;
  8. Masing-masing rangkap 2 (dua).

 

Pelayanan dilaksanakan dalam 2 (dua) hari dan yang terlibat dan bertanggungjawab adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Kesejahteraan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

  1. 5.  Surat Pengantar Rekomendasi Pengurusan Dokumen UKL/ PL (AMDAL).

Persyaratan:

  1. Permohonan dari yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000;
  2. Foto copy Surat Tanah;
  3. Surat Keterangan Tanah;
  4. Surat silang sengketa;
  5. Foto copy KTP yang bersangkutan;
  6. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
  7. Surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi;
  8. Pas photo warna 3x4 cm sebanyak 3 lembar;
  9. Surat pernyataan pemohon bermaterai Rp. 6000 tentang tidak keberatan izin dicabut apabila langgar ketentuan;
  10. Masing-masing rangkap 2 (dua).

 

Pelayanan dilaksanakan dalam 2 (dua) hari. Yang terlibat dan bertanggungjawab atas pelayanan ini adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Kesejahteraan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

  1. 6.  Surat Pengantar Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL).

Persyaratan:

  1. Foto copy KTP;
  2. Pas photo warna 3x4 cm sebanyak 3 lembar;
  3. Masing-masing rangkap 2 (dua).

 

Pelayanan dilakukan dalam 1 (satu) hari dan yang bertabggungjawab dan terlibat dalam pelayanan ini adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Kesejahteraan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa

  1. 7.  Surat Pengantar Pembuatan KK dan KTP.

Persyaratan:

  1. Membawa formulir KK (F.1.06);
  2. Membawa formulir (F.1.07);
  3. Membawa formulir (F.1.101);
  4. Membawa tanda lunas PBB.

 

Pelayanan ini dilakukan dalam 1 (satu) hari dan yang terlibat dan bertanggungjawab adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

  1. 8.  Surat Pengantar Keterangan Pindah.

Persyaratan:

  1. Membawa KTP dan KK yang bersangkutan;
  2. Pas photo 3x4 2 (dua) lembar.

Pelayanan ini dilakukan dalam 1 (satu) hari dan yang terlibat dan bertanggungjawab adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

  1. 9.  Surat Keterangan Silang Sengketa.
  2. Menunjukkan surat asli tanah;
  3. Foto copy surat tanah;
  4. Membawa tanda lunas PBB.

 

Pelayanan ini dilakukan maksimal dalam 2 (satu) hari dan yang terlibat dan bertanggungjawab adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

10. Surat Kematian KP4, Surat Keterangan Miskin.

Persyaratan:

  1. Membawa surat keterangan dari Kepala Desa;
  2. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan;
  3. Masing-masing rangkap 2 (dua).

 

Pelayanan ini dilakukan maksimal dalam 1 (satu) hari dan yang terlibat dan bertanggungjawab adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi Pelayanan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

 

 

Komentar atas PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA(PANTES)

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Dolok Merawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung