Administrator 05 September 2019 09:08:54 WIB

 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

 

 

PERATURAN KEPALA DESA DOLOK MERAWAN

 

NOMOR        TAHUN 2019

 

 

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA

 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DOLOK MERAWAN

 

 

KEPALA DESA DOLOK MERAWAN

Menimbang

:

bahwa demi     meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

 

 

desa

yang

responsif,

partisipatif,

komunikatif

dan

 

 

akuntabel dalam kinerja dan pelayanan

  kemasyarakatan,

 

 

perlu menetapkan Keputusan     Kepala Desa tentang Standar

 

 

Operasional

Prosedur di

Lingkungan

Pemerintahan

Desa

 

 

       Dolok Merawan;

Mengingat

:

1.  Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

2003

tentang

 

 

Pembentukan

Kabupaten

Samosir

dan  Kabupaten

 

 

 

Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

 

 

2.  Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2003

tentang

 

 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

 

 

        Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

 

 

3.  Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

 

 

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik

 

 

 Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Sebagaimana telah

 

 

Diubah dengan

Peralihan

Pemerintah

Penganti

 

 

       Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubhan Atas

 

 

      Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

 

 

      Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

 

 

      Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

 

 

       Nomor 5589);

 

 

4.  Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

 

 

Penyelenggaraan

Negara

yang

Bersih

dan  Bebas dari

 

 

       Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

 

 

Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

 

 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 

 

5.  Undang-Undang

Nomor

14

tahun

2008

tentang

 

 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

 

 

Indonesia Tahun

2008  Nomor

61 , Tambahan

Lembaran

 

 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 

 

 

                             

 

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor  112,  Tambahan  Lembaran     Negara

Republik

Indonesia Nomor 5038);

 

 

 

7.  Undang-Undang Nomor 24   Tahun

2013 tentang Perubahan

Atas  Undang-Unda ng  Nomor  23

Tahun

2006

tentang

Administrasi Kepen dudukan (Lembaran

Negara

Republik

 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran

 

Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

                                

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 

  1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

 

  1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

                                        Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

 

15. Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Serdang Bedagai;

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :

 

 

 

 

KESATU

:  Mengesahkan Standard Operasional

Prosedur di Lingkungan

 

 

Pemerintahan Desa Dolok Merawan sebagaimana tercantum

 

 

dalam lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan 

 

 

dari Keputusan ini.

 

 

 

KEDUA

    :  Standard Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud

 

 

pada Diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi Aparatur

 

 

Pemerintahan Desa Dolok Merawan dalam melaksanakan tugas

 

 

dan fungsi serta   meningkatkan   kinerja   dan   pelayanan

 

 

  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan

 

 

kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

 

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

             

 

 

  Ditetapkan di Dolok Merawan

                                                            Pada tanggal  14 Agustus 2019

 

KEPALA DESA DOLOK MERAWAN,

 

 

 

 

  PUJIONO

 

 

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA DOLOK MERAWAN

NOMOR       :     TAHUN 2019

TANGGAL    :     AGUSTUS 2019

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA

 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DOLOK MERAWAN.

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA

 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DOLOK MERAWAN KECAMATAN DOLOK MERAWAN

 

I.        PENDAHULUAN

 

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan masyarakat. Pada era otonomi desa dengan spirit desa membangun, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah desa. Oleh karenanya berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan desa secara terukur dan memadai, perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai standar atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

 

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan pemerintahan desa sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan penerapan SOP dimaksudkan untuk menciptakan komitment pemerintah desa dalam mewujudkan good governance atau good village. SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

 

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

 

  1. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

 

  1. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).

 

  1. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

 

  1. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

 

 

  1. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

 

  1. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

 

  1. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.

 

  1. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.

 

  1. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

 

  1. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

 

  1. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

 

  1. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

 

  1. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

 

Indikator-indikator tersebut diatas dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja.

 

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, diterbitkan SOP di lingkungan Pemerintahan Desa Dolok Merawan yang mengatur tentang tata kerja aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

 

B.      DASAR HUKUM

 

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

 

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

  1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

 

  1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

 

  1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

 

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

 

  1.       TUJUAN DAN MANFAAT

 

Tujuan dan manfaat dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintahan Desa Dolok Merawan adalah :

 

  1. menjadi pedoman acuan dalam peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan.

 

  1. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan aparatur pemerintahan desa.

 

  1. meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

 

 

 

                            LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA DESA DOLOK MERAWAN

 

 

NOMOR          :         TAHUN 2019

 

 

TANGGAL     :        AGUSTUS 2019

 

 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU DESA

 

 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DOLOKMERAWAN.

 

DAFTAR NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 

SATUAN KERJA PERANGKAT DESA

 

 

 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DOLOK MERAWAN

 

 

 

 

 

 

 

NO

SATUAN KERJA

 

NAMA SOP

KETERANGAN

 

 

 

 

 

 

 

1

Urusan Umum dan

1.

Pengelolaan Surat Masuk.

 

 

 

 

  Perencanaan

2.

Pengelolaan Surat Keluar.

 

 

 

 

 

3.

Pengurusan Perjalanan Dinas (SPPD/SPT).

 

 

 

4.

Pengurusan Permohonan Izin/Cuti Pegawai.

 

 

 

5.

Penyediaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja

 

 

 

6.

Penyiapan Administrasi dan

Perlengkapan

 

 

 

 

Acara/Rapat.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Penyusunan

dan

Pengelolaan

Data/

 

 

 

 

Informasi Kepegawaian.

 

 

 

 

 

 

8.

Pengelolaan Legalisasi Surat/Dokumen.

 

 

 

9.

Penatakelolaan Arsip Desa.

 

 

 

 

 

10.

Penyelenggaraan Tamu Dinas.

 

 

 

 

11.

Penyelenggaraan Rapat/Musyawarah.

 

 

 

12.  Llain-lain

sesuai

permintaan

Kepala

 

 

 

 

Desa dan/atau Sekretaris Desa.

 

 

 

 

 13.

Penyusunan Rencana APBDes

 

 

 

 

 14.

Inventarisasi data dan Penyusunan

Perenca

 

 

 

 

naanPembangunan Desa

 

 

 

 

 15.

Pelayanan Umum

 

 

 

 

 16.

Urusan Tata Naskah

 

 

 

 

 17.

Monitoring dan Evaluasi Program

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Urusan Keuangan

1.

Pengajuan Siltap dan TunjanganPegawai.

 

 

 

 

2.

Pengajuan SPP.

 

 

 

 

 

3.

Pelaksanaan Belanja Desa.

 

 

 

 

 

4.

Pelaksanaan SPJ.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Penyusunan

 

Laporan

Realisasi

 

 

 

 

Angggaran/Keuangan

Semesteran

dan

 

 

 

 

Tahunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pelaksanaan

ADD/BHPR/APBN/PADes

 

 

 

 

dalam Penatakelolaan Keuangan Desa.

 

 

 

7.

Dan  lain-lain  sesuai  permintaan  Kepala

 

 

 

 

Desa dan/atau Sekretaris Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Seksi Pemerintahan

1.

Penyusunan Laporan Kependudukan.

 

 

 

2.

Pelaksanaan Agenda Kegiatan.

 

 

 

 

 

3.

Pelaksanaan Absensi Kerja.

 

 

 

 

 

4.

Penyusunan

Program

Legislasi

Desa

 

 

 

 

(Prolegdes).

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Pengaturan

Legalisasi

Peraturan

 

 

 

 

Perundang-Undangan.

 

 

 

 

 

 

6.

Penyusunan

 

dan

 

Pengelolaan

 

 

 

 

Data/Informasi

 

Pemerintahan

dan

 

 

 

 

Kependudukan.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pembinaan Masalah Pertanahan

 

 

 

 8.

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

 

 

 

 9.

Pendataan dan Pengelolaan Monografi Desa

 

 

 

 

Profil Desa

 

 

 

 

10.

Pembinaan RT dan RW

 

 

 

 

11.

Penataan dan Pengelolaan Wilayah

 

 

 

 

12.

Sosialisasi dan Motivasi masyarakat bidang Politik

 

 

 

13.

Dan  lain-lain  sesuai  permintaan  Kepala Desa

 

 

 

 

 

 

 

5

Seksi Kesejahteraan

1.

Pelaksanaan Kegiatan Sosial Budaya.

 

 

 

dan Pelayanan

2.

Penyelenggaraan

 

Bantuan

 

 

Sosial

 

 

 

 

Kemasyarakatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pendistribusian Beras Miskin (Raskin).

 

 

 

4.

Penyusunan

 

 

dan

Pengelolaan

 

 

 

 

Data/Informasi

 

Perekonomian

 

dan

 

 

 

 

Kesejahteraan Sosial.

 

 

 

 

 

 

 

  5.

Melaksanakan Pembangunan sarana prasaran

 

 

 

 

Perdesaan

 

 

 

 

 

 

 

 6.

Tugas Sosialisasi dan Motifasi masyarakat di Bidang Budaya, ekonomi dan lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, Pemuda, Olah Raga, dan Karang Taruna;

 

 

 

7.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha mikro kecildan menengah

 

 

 

8

Pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat desa yang membidangi pembangunan

 

 

 

5.

Dan  lain-lain  sesuai  permintaan  Kepala

 

 

 

 

Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Kepala Dusun

1. Pelaksanaan

Tugas

Pembantuan

yang

 

 

 

 

diberikan Kepala Desa.

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengkoordinasian RT/RW.

 

 

 

 

 

 

3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Posyandu.

 

 

 

4. Penyelesaian Masalah atau Kasus di Tingkat

 

 

 

 

Dusun/RT/RW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Penyelenggaraan Musyawarah Dusun.

 

 

 

6. Pelaksanaan

 

 

Pembangunan

 

dan

 

 

 

 

Pemberdayaan

Masyarakat

di

 

tingkat

 

 

 

 

Dusun/RT/RW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dan

lain-lain

sesuai

Dokumen Lampiran :


Komentar atas

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Dolok Merawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung